Jakarta, PejabatPrestasi.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menerapkan pola kepemimpinan yang adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mulai mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif atau creative financing agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.
Pesan tersebut disampaikan Wiyagus saat membuka Workshop bertajuk “Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah melalui Creative Financing terhadap Pengaruh Efisiensi Tahun 2026” yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (3/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Wiyagus menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada 2026 menuntut kepala daerah untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan, termasuk dampak ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.
Menurut dia, pola kepemimpinan yang adaptif menjadi faktor penting agar pemerintah daerah tetap mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan tanpa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Di tengah dinamika global yang sulit diprediksi, kepala daerah dituntut memiliki kemampuan mencari sumber pembiayaan alternatif sehingga program pembangunan tidak terhambat,” ujarnya.
Wiyagus menjelaskan, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah ialah mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum memberikan manfaat ekonomi.
Berbagai aset seperti lahan tidur, bangunan, hingga fasilitas milik pemerintah yang belum produktif dinilai memiliki potensi besar apabila dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Selain mampu mengurangi beban anggaran pemeliharaan, pola tersebut juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mencontohkan keberhasilan pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang kini dikerjasamakan dengan klub sepak bola Persib Bandung.
Skema tersebut dinilai berhasil mengubah aset yang sebelumnya membutuhkan biaya perawatan tinggi menjadi fasilitas yang memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah.
“Konsep seperti ini menunjukkan bahwa aset pemerintah tidak hanya menjadi beban, tetapi juga bisa menghasilkan keuntungan apabila dikelola secara profesional,” katanya.
Menurut Wiyagus, Kota Jambi memiliki peluang besar untuk menerapkan konsep serupa.
Ia menilai kepemimpinan daerah saat ini didukung oleh kombinasi pengalaman birokrasi dan dunia usaha yang dapat melahirkan berbagai inovasi pembiayaan pembangunan.
Dengan potensi tersebut, aset-aset milik pemerintah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal diharapkan dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Selain optimalisasi aset, Wiyagus juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang lebih luas dengan sektor swasta, pelaku usaha, maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi tersebut diyakini mampu mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Menurut dia, paradigma pembangunan daerah juga perlu berubah.
Pemerintah daerah tidak lagi hanya menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat, tetapi mulai aktif menciptakan berbagai peluang investasi dan pembiayaan yang saling menguntungkan.
“Daerah harus berani berpikir lebih kreatif dalam mengelola potensi yang dimiliki sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Workshop tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran staf ahli dan asisten Pemerintah Kota Jambi, serta para camat dan lurah se-Kota Jambi.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap setiap daerah mampu membangun tata kelola keuangan yang lebih inovatif dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal.
Langkah itu dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tantangan ekonomi nasional maupun global. ***
